KETAHANAN NASIONAL

KETAHANAN NASIONAL

A. Latar Belakang dan Pengertian

1. Latar Belakang


Setiap bangsa mempunyai cita – cita luhur dan indah yang ingin dicapainya, dan itu akan berfungsi sebagai penentu dari tujuan nasionalnya. untuk mencapai tujuan nasional, bangsa harus menghadapi ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan (ATHG) yang harus ditanggulangi. Oleh sebab itu suatu bangsa harus mempunyai kemampuan, kekuatan, keuletan dan ketangguhan, yang disebut Ketahanan Nasional (Tannas). Untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya, Tannas harus selalu di bina, dikembangkan dan ditingkatkan terus menerus sepanjang masa. Semakin tinggi tingkat Tannas suatu bangsa, maka akan semakin kuat pula posisi bangsa tersebut, baik dalam maupun ke luar.


Yang jelas hanya bangsa yang memiliki Ketahanan Nasional yang kuat akan bertahan dan survive. sebaliknya yang Ketahanan Nasionalnya lemah akan tenggelam. Sejarah telah membuktikan, tidak sedikit bangsa yang tadinya Berjaya dan memegang hegenomi politik maupun pada kurun waktu tertentu, kemudian tenggelam bahkan akhirnya lenyap dari peta bumi politik dunia.


2. Pengertian
Secara konseptual pengertian ketahanan nasional dibedakan dari konsepsi ketahanan nasional sebagai berikut :

a. Ketahanan Nasional
Rumusan hasil kerja Lemhannas terdiri dari :

1) Konsep tahun 1968
2) Konsep tahun 1969
3) Rumusan tahun 1972

Dibanding dengan yang terdahulu, rumusan tahun 1972 bersifat universal. Artinya, rumusan itu bisa diterapkan di Negara lain, terutama Negara – Negara yang sedang berkembang. apabila sebelumnya ketahanan nasional di identikkan dengan keuletan dan ketangguhan, dalam arti kondisi dapat berubah. disamping itu kelangsungan hidup lebih diperinci menjadi integritas, identitas dan kelangsungan hidup.

Pernyataan konseptual yang kompleks tersebut, unsur-unsur nya dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Ketangguhan
2. Keuletan
3. Identitas
4. Integritas
5. Ancaman
6. Tantangan
7. Hambatan
8. Gangguan

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa Tannas tidak lain adalah kondisi dinamis, yang harus diwujudkan oleh suatu Negara, harus dibina secara dini, terus menerus dan sinergis dengan aspek-aspek kehidupan bangsa lain.

b. Konsepsi Ketahanan Nasional

Yang dimaksud adalahg pemikiran konseptual tentang ketahanan Negara yang didasarkan atas konsep geostrategic. Artinya konsep itu di susun dengan memperhatikan kondisi bangsa dan konstelasi geografi Indonesia.

Konsepsi tersebut selain merupakan pedoman atau sarana untuk meningkatkan keuletan dan ketangguhan bangsa, juga kemampuan untuk mengembangkan potensi nasional melalui pendekatan kesejahteraan dan keamanan.

B. KONSEPSI DASAR KETAHANAN NASIONAL INDONESIA

1. Metode Astagatra

Hans Morgenthau dalam bukunya “ Politics among Nation “ menyebut ada Sembilan aspek yang mempengaruhi ketahanan suatu bangsa, yaitu :

1) Geografi
2) Sumber Alam ( makanan dan bahan baku )
3) Kapasitas industry
4) kesiapsiagaan militer (teknologi, kepimimpinan, dan kualitas serta kuantitas AP )
5) Penduduk ( distribusi dan kecenderungan )
6) Karakter Nasional
7) Semangat Nasional
8) Kualitas diplomasi
9) Kualitas pemerintahan

Sebagai Negara berkembang, Indonesia mencoba mengembangkan metode tersendiri yang nantinya disebut Astagatra. Metode ini mencerminkan pemikiran yang komprehensif-integral atau utuh menyeluruh. Di sini aspek kehidupan nasional dipisahkan menjadi dua, yaitu aspek alamiah dan aspek sosial : />
a. Aspek Alamiah ( Trigatra )
1) Posisi dan lokasi geografi Negara

2) Keadaan dan kekayaan alam

3) Keadaan dan kemampuan penduduk

b. Aspek Sosial ( Pancagatra ) />
1) Ideologi

2) Politik

3) Ekonomi

4) Sosial budaya

5) Hankam (militer)

Antara Trigatra dan Pancagatra dan juga antar gatra itu sendiri terdapat hubungan timbal balik, saling berkorelasi dan saling ketergantungan (interdependensi) sebagai berikut :

a. Hubungan Antar Gatra dalam Trigatra,

1) Antara Geografi dan Kekayaan Alam

2) Antara geografi dan penduduk

3) Antara Kekayaan Alam - Penduduk

b. Hubungan Antargatra didalam Pancagatra

1) Ideologi sebagai falsafah hidup bangsa dan landasan ideal Negara.

2) Tingkah laku politik seseorang dipengaruhi oleh bermacam hal.

3) Ketahanan ekonomi berhubungan erat dengan ketahanan dibidang ideology, politik, sosial – budaya dan hankam yang berfungsi sebagai penunjang.

4) Kondisi sosial yang serasi, stabil, dinamik, berbudaya dan berkepribadian hanya dapat berkembang didalam suasana aman dan damai.

5) Ketahanan bidang hankam memerlukan penunjang gatra lain.

c. Hubungan antara Trigatra dan Pancagatra

1) Tannas hakekatnya bergantung pada kemampuan bangsa/ Negara didalam mempergunakan aspek alamiahnya sebagai dasar penyelenggaraan kehidupan nasional di segala bidang.
2) Tannas mengandung pengertian keutuhan, yakni adanya saling hubungan yang erat antar gatra dalam seluruh kehidupan nasional.

3) Kelemahan disalah satu bidang dapat mengakibatkan kelemahan dibidang lain dan mempengaruhi kondisi keseluruhan.

4) Tannas bukan merupakan suatu penjumlahan ketahanan segenap gatranya, melainkan ditentukan oleh struktur atau konfigurasi aspeknya secara structural dan Fungsional.
2. Hakekat Ketahanan Nasional

a. Ketahanan Nasional sebagai kondisi nyata atau real. Hal ini ditunjukan dengan pernyataan “Kondisi dinamik ….” dan adanya ATHG yang dilawankan dengan kemampuan untuk menghadapinya.
b.Ketahanan Nasional sebagai konsepsi

Ditunjukan dengan definisi Konsepsi Ketahanan Nasional sebagai konsep pengaturan dan penyelenggaraan Negara.

c. Ketahanan Nasional sebagai metode berfikir atau metode pendekatan

Ditunjukan dengan konsep : dalam melihat keseluruhan aspek sebagai satu kesatuan utuh yang harus terpelihara dan dijaga keamanan dan kelangsunganya.

3. Asas-asas Ketahanan Nasional

a.Asas Kesejahteraan dan Keamanan

Asas ini merupakan kebutuhan yang sangat mendasar dan wajib dipenuhi oleh individu, masayarakat ataupun kelompok.

b.Asas komprehensif integral atau menyeluruh terpadu

Artinya, Tannas mencakup seluruh aspek kehidupan. Aspek – aspek tersebut saling berkaitan dalam bentuk persatuan dan perpaduan secara selaras, serasi dan seimbang.
c. Asas Mawas kedalam dan Mawas keluar

1) Arah pandang kedalam

Arah pandang kedalam bertujuan menumbuhkan hakekat sifat dan kondisi kehidupan nasional berdasarkan nilai-nilai kemandirian yang proposional.

2) Arah pandang ke luar

Arah pandang keluar bertujuan agar dapat mengantisipasi dan ikut berperan serta mengahadapi dan mengatasi dampak lingkungan strategis.

d.Asas Kekeluargaan

Asas kekeluargaan mengandung nilai keadilan, kearifan, kebersamaan, kesamaan, gotong royong, tenggang rasa dan tanggung jawab dalam kehidupan bermasyarakat ,berbangsa dan bernegara.

4. Sifat Ketahanan Nasional

a. Mandiri

Tannas bersifat percaya pada kemampuan dan kekuatan sendiri, dengan keuletan dan ketangguhan yang mengandung prinsip tidak mudah menyerah, serta bertumpu pada identitas, integritas, dan kepribadian bangsa.

b. Dinamis

Tannas tidaklah tetap, dapat meningkat atau menurun tergantung situasi dan kondisi bangsa dan Negara serta kondisi lingkungan strategisnya.

c. Wibawa

Keberhasilan pembinaan Tannas secara berlanjut dan berkesinambungan, akan meningkatkan kemampuan dan kekuatan bangsa.

d. Konsultasi dan Kerjasama

Konsepsi Tannas Indonesia tidak mengutamakan sikap konfrontatif ataupun mengandalkan pada kekuasaan dan kekuatan fisik semata, tetapi lebih pada sikap konsultatif dan kerjasama serta saling menghargai.

5. Pola Penyelenggaraan Ketahanan Nasional

a. Perwujudan Tannas berdasar falsafah dan wawasan nasional, dilaksanakan secara realistis dan pragmatis sesuai dengan kemampuan yang ada.

b. Oleh karena itu diperlukan apresiasi tepat tentang kekuatan dan kelemahan kondisi Tannasnya. Segi-segi yang kuat hendaknya dijadikan pancangan kaki dan dimanfaatkan seoptimal mungkin dengan memberikan kesempatan kepada segi yang lemah untuk diperbaiki dan diperkuat.

c. Politik dan strategi nasional yang bijaksana akan memperhatikan dan berpijak pada kondisi dan situasi ketahanan yang nyata dan sebenarnya.

C. PENGARUH ASPEK KETAHANAN NASIONAL PADA KEHIDUPAN BERBANGSA DAN BERNEGARA

1. Pengaruh Aspek Ideologi

Ideologi berasal dari kata Yunani “ idea “ ( gagasan, konsep, pengertian dasar) dan “logos” (ilmu). Secara harafiah ideology diartikan ilmu tentang pengertian-pengertian dasar. Dikarenakan dalam pengertian sehari-hari idea juga diartikan sebagai cita-cita, maka idealogi mencakup pengertian tentang ide-ide, pengertian dasar, gagasan dan cita-cita. Adapun cita-cita yang dimaksud ialah cita-cita yang bersifat tetap yang harus di capai, sehingga cita-cita itu sekaligus merupakan suatu dasar, pandangan atau paham.

Secara umum ideologi di artikan sebagai kumpulan gagasan, ide-ide, keyakinan, dan kepercayaan yang menyeluruh dan sistimatis, menyangkut bidang politik, social, kebudayaan dan keagamaan.

a. Pancasila dan Ideologi Dunia

Dalam panggung politik dunia terdapat berbagai macam ideology. namun yang sangat besar perananya dewasa ini ialah ideology liberalism, komunisme dan keagamaan. Dalam hal ini bangsa Indonesia dihadapkan pada berbagai benturan kepentingan yang saling tarik menarik. Agar memiliki visi yang jelas bagi masa depan bangsa, maka perlu dibangun ketahanan ideologi yang berbasis pada falsafah bangsa sendiri, yaitu pancasila , yang bersifat demokratis, nasionalistis, religious, humanistis dan berkeadilan social.

1) Liberalisme

Liberalisme berkembang dari akar-akar rasionalisme,empirisme, materialism dan individualisme eropa abad 18.

Pengaruh yang cukup kuat dari ideologi liberal terhadap ketahanan ideologi bangsa Indonesia saat ini ialah konsepnya tentang hakekat masyarakat sipil (civil society) yang seakan-akan berbeda dan terpisah dari Negara.Hal ini dikarenakan adanya dua sudut pandang yang berbeda dalam memahami pengertian dan eksistensi masyarakat sipil dalam memahami pengertian dan eksistensi masyarakat sipil dalam hubunganya dengan Negara.

2) Komunisme

Dasar filosofi komunis adalah materaialisme historis dan materialism dialektif, sehingga hakekat realitas tertinggi adalah materi. Manusia sebagai hakekat yang menciptakan dirinya sendiri, menghasilkan sarana-sarana kehidupan, sehingga sangat mempengaruhi perubahan social, politik, ekonomi, kebudayaan ,bahkan agama. Dari sini terlihat bahwa komunisme bercirikan atheis, karena manusia ditentukan oleh dirinya sendiri tidak oleh suatu hokum.

Ajaran komunis yang atheis itu jelas bertentangan dengan sila pertama Pancasila, yakni Ketuhanan Yang Maha Esa. masalah –nya, Krisis multidimensi yang menimbulkan pengangguran, kemiskinan dan penderitaan rakyat dewasa ini telah membuat sementara elit politik berkiblat kepaham kiri (komunis)

3) Ideologi Keagamaan

Gerakan politik berdasar ideologi keagamaan tertentu biasanya muncul sebagai reaksi atas ketidakadilan, penindasan serta pemaksaan terhadap suatu bangsa, etnis ataupun kelompok dengan mendasarkan pada suatu agama. Perubahan konstelasi politik dunia, kesenjangan politik global, adanya konspirasi kekuatan transnasional yang menimbulkan praktek-praktek penindasan internasional dan tertutupnya lobi serta negosiasi politik internasional dewasa ini, dapat dikatakan menjadi factor picu penyebab munculnya gerakan yang berbasis pada ide keagamaan.

4) Ideologi Pancasila

Pancasila hakekatnya bersifat komprehensif, bukan untuk kalangan, golongan ataupun kelompok primodial tertentu. Secara ontologism ideologi Pancasila berprinsip monopluralis (majemuk tunggal) yang bersumber pada hakekat manusia sebagai individu maupun maupun mkhluk social.

b. Ketahanan Bidang Ideologi

Keanekaragaman suku, budaya dan agama di Indonesia, di satu sisi merupakan kasanah budaya bangsa yang dapat dikembangkan dalam berbagai kepentingan dalam arti positif.
Dengan demikian Pancasila selain berfungsi sebagai sarana persatuan dan kesatuan, juga untuk mengarahkan perjuangan bangsa. jadi pembinaan ideologi dapat diartikan sebagai upaya meningkatkan ketahanan Nasional, yaitu mempersatukan takad dan semangat untuk menjaga kelestarian hidup bangsa dan Negara serta konsitensi terhadap cita-cita bangsa.

c. Konsep Pengertian Ketahanan Ideologi

Ketahanan Nasional bidang ideologi adalah suatu kondisi dinamis suatu bangsa, berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan untuk mengembangkan kekuatan ideologi di dalam menghadapi ATHG baik yang datang dari luar maupun dari dalam.
Jika mengingat fungsi dasar bahwa ideologi juga membentuk identitas kelompok atau bangsa, maka bangsa Indonesia harus memiliki ketangguhan dan ketahanan ideologi yang memadai. Hanya dengan cara ini maka kita bisa membangun bangsa yang kuat dan besar.
d. Strategi Pembinaan Ketahanan Ideologi

Pelaksanaan dan aktualisasi ideologi dibedakan menjadi dua macam, yaitu : pertama, aktualisasi secara obyektif dalam bidang kenegaraan, dan kedua, secara subyektif, dalam kehidupan warga Negara secara individual. Semakin tinggi kesadaran suatu bangsa untuk melaksanakan dan mengaktualisasikan ideologi, baik secara obyektif maupun subyektif, maka semakin tinggi pula ketahanan ideologi bangsa tersebut.

2. Pengaruh Aspek Politik

a. Pengertian

Politik sebagai sarana atau usaha untuk meperoleh kekuasaan dan dukungan dari masyarakat dalam melakukan kekuasaan dan dukungan dari masyarakat dalam melakukan kehidupan bersama (politics); dan kedua, rangkaian kegiatan atau cara – cara yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan yang di anggap baik (policy).

Akan halnya kehidupan politik, dapat dibedakan menjadi dua sector, yaitu sector pemerintahan dan sector masyarakat. Dalam mekanisme pemerintahan, terlihat adanya dua unsure, yaitu : pertama, kehendak masyarakat (social demand ) yang masuk dalam pemerintahan sebagai input, dan kedua, adanya kebijaksanaan umum yang keluar dari pemerintah sebagai output. atas dasar itu maka kehidupan Negara tidak bisa dilepaskan dari sistem kepartaian dan sistem politik.

b. Ketahanan Aspek Politik

1) Ketahanan pada Aspek Politik Dalam Negeri

a. Sistem pemerintahan yang berdasarkan hukum.
b. Mekanisme politik yang memungkinkan adanya perbedaan pendapat.
c. Kepemimpinan nasional yang mampu mengkonsolidasikan aspirasi yang hidup dimasyarakat.

d. Terjalinya komunikasi yang timbal balik antara pemerintah dan masyarakat.

2) Ketahanan pada Aspek Politik Luar Negeri

a. Hubungan luar negeri ditujukan untuk meningkatkan kerjasama international di berbagai bidang

b. Politik luar negeri terus dikembangkan atas dasar prioritas

c. Meningkatkan dan memperluas citra positif bangsa

d. Mengikuti dan mengkaji perkembangan, perubahan dan gejolak dunia dengan seksama
e. Meningkatkan kerjasama antara Negara berkembang dan industri maju

f. Perjuangan mewujudkan suatu tatanan dunia baru dan ketertiban dunia.

g. Peningkatan kualitas SDM melalui pembenahan sistem pendidikan.

c. Pengaruh Aspek Ekonomi

1) Pengertian

Perekonomian selain berkaitan dengan wilayah geografi suatu Negara, juag terkait dengan SDA, SDM, ideologi, akumulasi kekuatan, kekuasaan dan kebijakan yang akan diterapkan dalam kegiatan produksi dan distribusi, nilai social budaya serta Hankam yang member jaminan lancarnya roda kegiatan ekonomi.

2) Perekonomian Indonesia

> Dewasa ini dapat dikatakan tidak ada Negara yang menerapkan sistem ekonomi secara murni. Yang terjadi ialah saling mempengaruhi satu sama lain. Sistem ekonomi sosialis komunis misalnya, dalam prakteknya juga mulai menerapkan ciri ekonomi kapitalis, yaitu persaingan. sebaliknya sistem kapitalis juga mulai memperhatikan asas pemerataan.

Mengingat tingkat integrasi ekonomi nasional dengan ekonomi global sangat penting agar adaptif dapat mengikuti irama dan dinamika pasar internasional, maka Indonesia menyambut bentuk-bentuk kerjasama ekonomi dunia, seperti GATT, AFTA dan APEC. Kerjasama itu di harapkan dapat meningkatkan potensi ekonomi nasional dan pada giliranya dapat menaikkan kemakmuran rakyat secara nasional.

3) Ketahanan Pada Aspek Ekonomi

Pembangunan ekonomi diarahkan kepada mantapnya ketahanan ekonomi melalui suatu iklim usaha yang sehat serta pemanfaatan Iptek, tersedianya barang dan jasa , terpeliharanya fungsi lingkungan hidup serta meningkatnya daya saing dalam lingkup perekonomian global. Untuk itu perlu pembinaan berbagai hal berikut :

a. Sistem ekonomi Indonesia diarahkan untuk dapat mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan yang adil dan merata di seluruh wilayah Indonesia.

b. Ekonomi Kerakyatan harus menghindarkan diri dari :

1) Sistem free fight liberalism
2) Sistem etatisme
3) Pemusatan ekonomi pada satu kelompok dalam bentuk monopoli.

c. Struktur ekonomi dimantapkan secara seimbang
d. Pembangunan ekonomi merupakan usaha bersama atas dasar asas kekeluargaan dibawah pengawasan anggota masyarakat.
e. Melaksanakan pemerataan pembangunan dan pemanfaatan hasil-hasilnya.
f. Menumbuhkan kemampuan bersaing yang sehat dan dinamis.
d. Pengaruh Aspek Sosial Budaya

1) Kebudayaan Nasional Indonesia.

Melalui budayanya manusia berkarya, sehingga menjadi mkhluk berbudaya, terhormat dan beradab. melalui kebudayaan itu pula kehidupan manusia menjadi serasi, selaras dan mempunyai dinamika yang normative menuju ke taraf yang lebih tinggi.

Dalam kehidupan bernegara, kebudayaan daerah selain berfungsi sebagai kerangka kehidupan social budaya bangsa, sekaligus juga menjadi unsure terbentuknya kebudayaan nasional.Oleh sebab itu maka kebudayaan nasional Indonesia memiliki ciri-ciri : bersifat religious, kekeluargaan, serba selaras dan kerakyatan.

2) Struktur Sosial di Indonesia

a) Struktur social yaitu fungsi utama dari hidup berkelompok.

b) Pengawasan social yaitu suatu sistem dan prosedur yang mengatur kegiatan dan tindakan anggota masyarakat.

c) Media social yaitu mekanisme transformasi maupun informasi yang memungkinkan komunikasi dan relasi berjalan lancer.

d) Standar social, yaitu seperangkat aturan baik tertulis maupun tidak tertulis yang diperlukan sebagai ukuran untuk menentukan nilai etis dan estetis suatu tindakan.
3) Ketahanan pada Aspek Sosial Budaya

Wujud ketahanan bidang social budaya tercermin dalam kehidupan social budaya bangsa, yang mampu membentuk dan mengembangkan social budaya manusia dan masyarakat Indonesia, yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, rukun, bersatu, cinta tanah air, berkualitas, maju dan sejahtera, dalam kehidupan yang serba selaras, serasi dan seimbang serta mampu menangkal penetrasi budaya asing yang tidak sesuai dengan kepribadian nasional.

Melihat kondisi bangsa Indonesia saat ini, terlihat jelas bahwa Tannas di bidang social budaya sangat memprihatinkan. Hal ini terlihat dari banyaknya peristiwa ataupun tragedy yang menimpa bangsa Indonesia di berbagai bagian Tanah Air.

5. Pengaruh Aspek Pertahanan dan Keamanan.

a. Filosofi Pertahanan dan Keamanan

Hankam hakekatnya merupakan upaya preventif untuk menjaga dan mempertahankan kedaulatan bangsa dan Negara Indonesia dari berbagai rongrongan, tekanan ataupun gangguan yang datang dari dalam maupun Luar Negara RI.

Pertahanan mengandung makna kemampuan bangsa untuk membina dan menggunakan kekuatan nasional guna menghadapi atau menangkal rongrongan, gangguan dan ancaman dari luar. sedangkan keamanan berfungsi untuk menghadapai permasalahan yang datang dari dalam negeri.

b. Postur Kekuatan Pertahanan dan Keamanan

Postur kekuatan Hankam mencakup struktur kekuatan, tingkat kemampuan dan gelar kekuatan. Ada empat pendekatan yang digunakan untuk membangun postur kekuatan Hankam, yaitu :

1). ancaman, 2). Misi, 3).Kewilayahan, dan 4). Politik. Dalam konteks ini perlu ada pembagian tugas dan fungsi yang jelas antara masalah pertahanan dan masalah keamanan. Pertahanan menjadi tanggung jawab TNI dan gangguan keamanan menjadi tanggung jawab POLRI.

c. Ketahanan Pada Aspek Hankam

1) Hankam harus dapat mewujudkan kesiapsiagaan serta upaya bela Negara.

2) Bangsa Indonesia cinta damai, tetapi lebih cinta kemerdekaan dan kedaulatanya.
3) Pembangunan kekuatan dan kemampuan Hankam dimanfaatkan untuk menjamin perdamaian dan stabilitas keamanan.

4) Potensi nasional dan hasil-hasil pembangunan yang telah dicapai harus dilindungi dari segala ancaman.

5) Perlengakapan dan peralatan untuk mendukung pembangunan kekuatan dan kemampuan Hankam.

6) Pembangunan dan penggunaan kekuatan dan kemampuan Hankam harus diselenggarakan oleh manusia-manusia yang berbudi luhur.

7) Sebagai tentara rakyat, tentara pejuang dan tentara nasional, TNI berpedoman pada Sapta marga yangmerupakan penjabaran dari pancasila.

8) Sebagai kekuatan inti Kamtibnas , POLRI berpedoman kepada Tri Brata dan Catur Prasetya.

9) Masyarakat secara terus menerus perlu ditingkatkan ke sadaran dan ketaatanya pada hukum.

D. KEBERHASILAN KETAHANAN NASIONAL

Untuk mewujudkan keberhasilan Tannas diperlukan kesadaran setiap warga Negara, yaitu :

1. Memiliki semangat juang bangsa dalam bentuk perjuangan non fisik

2. Sadar dan peduli terhadap pengaruh-pengaruh yang timbul pada aspek ideologi, politik, ekonomi social budaya dan Hankam.

Apabila setiap warga Negara Indonesia memiliki semangat perjuangan bangsa dan sadar serta peduli terhadap pengaruh yang timbul dalam bermasyarakat , berbangsa dan bernegara serta dapat mengeliminir pengaruh-pengaruh tersebut, maka akan tercermin keberhasilan ketahanan nasional Indonesia.

KERJASAMA ASEAN DALAM BERBAGAI BIDANG

Kerjasama Ekonomi ASEAN

Sejak dibentuknya ASEAN sebagai organisasi regional pada tahun 1967, negara-negara anggota ASEAN telah menempatkan kerja sama ekonomi sebagai salah satu agenda utama yang perlu dikembangkan. Pada awalnya kerja sama ekonomi difokuskan pada program-program pemberian preferensi perdagangan (preferential trade), usaha patungan (joint ventures), dan skema saling melengkapi (complementation scheme) antar pemerintah negara-negara anggota maupun pihak swasta di kawasan ASEAN, seperti ASEAN Industrial Projects Plan (1976), Preferential Trading Arrangement (1977), ASEAN Industrial Complementation scheme (1981), ASEAN Industrial Joint-Ventures scheme (1983), dan Enhanced Preferential Trading arrangement (1987).

Pada dekade 80-an dan 90-an, ketika negara-negara di berbagai belahan dunia mulai melakukan upaya-upaya untuk menghilangkan hambatan-hambatan ekonomi dan perdagangan, negara-negara anggota ASEAN menyadari bahwa cara terbaik untuk bekerja sama adalah dengan saling membuka perekonomian mereka, guna menciptakan integrasi ekonomi kawasan.

KTT ke-9 ASEAN di Bali tahun 2003 menyepakati pembentukan komunitas ASEAN yang salah satu pilarnya adalah Komunitas Ekonomi ASEAN (KEA). KEA bertujuan untuk menciptakan pasar tunggal dan basis produksi yang ditandai dengan bebasnya aliran barang, jasa, investasi, tenaga kerja terampil dan perpindahan barang modal secara lebih bebas.

ASEAN Economic Ministers Meeting (AEM) di Kuala Lumpur bulan Agustus 2006 menyetujui penyusunan suatu cetak biru (blueprint) guna menindaklanjuti pembentukan KEA dengan mengindentifikasi sifat-sifat dan elemen-elemen KEA pada tahun 2015 yang konsisten dengan Bali Concord II dan dengan target-target dan timelines yang jelas serta pre-agreed flexibility untuk mengakomodir kepentingan negara-negara anggota ASEAN.

Cetak Biru Komunitas Ekonomi ASEAN (ASEAN Economic Community Blueprint)

Cetak Biru Komunitas Ekonomi ASEAN yang disahkan pada Rangkaian KTT ke-13 ASEAN bertujuan untuk menjadikan kawasan ASEAN lebih stabil, sejahtera dan sangat kompetitif, memungkinkan bebasnya lalu lintas barang, jasa, investasi dan aliran modal. Selain itu, juga akan diupayakan kesetaraan pembangunan ekonomi dan pengurangan kemiskinan serta kesenjangan sosial ekonomi pada tahun 2015.

Cetak Biru Komunitas Ekonomi ASEAN merupakan rancang utama (master plan) untuk membentuk Komunitas ASEAN tahun 2015 dengan mengidentifikasi langkah-langkah integrasi ekonomi yang akan ditempuh melalui implementasi berbagai komitmen yang rinci dengan sasaran dan jangka waktu yang jelas menuju terbentuknya integrasi ekonomi ASEAN, yaitu :

a. Menuju single market dan production base (arus perdagangan bebas untuk sektor barang, jasa, investasi, pekerja terampil, dan modal);

b. Menuju penciptaaan kawasan regional ekonomi yang berdaya saing tinggi (regional competition policy, IPRs action plan, infrastructure development, ICT, energy cooperation, taxation, dan pengembangan UKM);

c. Menuju suatu kawasan dengan pembangunan ekonomi yang merata (region of equitable economic development) melalui pengembangan UKM dan program-program Initiative for ASEAN Integration (IAI); dan

d. Menuju integrasi penuh pada ekonomi global (pendekatan yang koheren dalam hubungan ekonomi eksternal serta mendorong keikutsertaan dalam global supply network).

Implementasi segenap komitmen tersebut tentunya memerlukan dukungan berupa kemauan politik, koordinasi dan mobilisasi sumber daya, pengaturan pelaksanaan, peningkatan kemampuan (capacity building) dan penguatan institusi, serta peningkatan konsultasi antara pemerintah dan sektor swasta. Pelaksanaan rencana kerja strategis tersebut juga akan didukung dengan program pengembangan sumber daya manusia dan kegiatan penelitian serta pengembangan di masing-masing negara.

ASEAN telah mengembangkan mekanisme Scorecard sebagai alat untuk mengukur tingkat implementasi komitmen ekonomi ASEAN. Scorecard memberikan gambaran komprehensif mengenai kemajuan ASEAN dalam mengimplementasikan Cetak Biru Komunitas Ekonomi ASEAN. 

Kerja sama ASEAN di sektor industri

Sektor industri merupakan salah satu sektor utama yang dikembangkan dalam kerangka kerja sama ekonomi ASEAN. Kerja sama di sektor industri antara lain ditujukan untuk meningkatkan arus investasi masuk ke ASEAN, mendorong proses alih teknologi, dan meningkatkan kemampuan industri negara-negara ASEAN.

ASEAN Industrial Cooperation (AICO) yang mulai berlaku pada bulan November 1999 merupakan inisiatif kerja sama di sektor industri yang terus dikembangkan. AICO merupakan skema kerja sama antara dua atau lebih perusahaan di kawasan ASEAN dalam pemanfaatan berbagai sumber daya yang dimiliki oleh masing-masing perusahaan, dalam rangka memproduksi suatu barang yang bertujuan meningkatkan daya saing perusahaan ASEAN. AICO menyediakan prasarana untuk menerapkan prinsip economic of scale and scope yang didukung oleh pajak yang rendah untuk meningkatkan transaksi di ASEAN, menumbuhkan kesempatan investasi dari dalam dan luar ASEAN, serta menciptakan pasar regional yang lebih besar. Perusahaan-perusahaan yang memanfaatkan skema kerja sama ini antara lain akan mendapatkan preferensi berupa pengenaan bea masuk hingga 5%. 

  

 Kerja sama ASEAN di Bidang Jasa

Sektor jasa rata-rata menyumbang 40% - 50% Produk Domestik Bruto (PDB) negara-negara ASEAN sehingga dinilai memiliki peran strategis dalam perekonomian ASEAN. Sektor ini juga merupakan sektor yang paling cepat pertumbuhannya di kawasan.

Dalam upaya meningkatkan kerja sama ekonomi melalui liberalisasi perdagangan di bidang jasa, negara-negara ASEAN telah menyepakati ASEAN Framework Agreement on Services (AFAS) pada tanggal 15 Desember 1995 di Bangkok, Thailand. Selanjutnya dibentuk pula Coordinating Committee on Services (CCS) yang bertugas memfasilitasi negosiasi liberalisasi jasa dalam kerangka AFAS yang mencakup delapan sektor utama yaitu Jasa Angkutan Udara dan Laut, Jasa Bisnis, Jasa Konstruksi, Jasa Telekomunikasi, Jasa Pariwisata, Jasa Keuangan, Jasa Kesehatan dan Jasa Logistik.

Sejak penandatangan AFAS, Negara-negara anggota ASEAN telah menyepakati tujuh paket komitmen liberalisasi jasa.

Integrasi Sektor Jasa Prioritas

ASEAN telah menetapkan 12 sektor prioritas integrasi barang dan jasa yang akan diliberalisasi menjelang pembentukan KEA 2015 yaitu produk pertanian, jasa transportasi udara, produk otomotif, e-ASEAN, produk elektronik, produk perikanan, kesehatan, produk karet, tekstil dan produk tekstil, pariwisata, produk kayu, dan logistik.

Target penghapusan hambatan dalam perdagangan bidang jasa pada 2010 adalah untuk jasa perhubungan udara, e-ASEAN, kesehatan, dan pariwisata. Jasa logistik akan diliberalisasi pada 2013, sementara liberalisasi sektor jasa seluruhnya ditargetkan pada 2015.

Masing-masing sektor prioritas tersebut telah dilengkapi peta kebijakan (roadmaps) yang mengkombinasikan inisiatif-inisiatif khusus dengan inisiatif yang lebih luas secara lintas sektor seperti langkah-langkah fasilitasi perdagangan.

Pengaturan Saling Pengakuan (Mutual Recognition Arrangements/MRA) di Bidang Jasa

Salah satu perkembangan yang relatif baru dalam integrasi ASEAN di bidang jasa adalah Pengaturan Saling Pengakuan (Mutual Recognition Arrangements/ MRA). ASEAN Framework Agreement on Services (AFAS) menegaskan pentingnya MRA dalam keseluruhan integrasi bidang jasa.

Secara umum MRA (Mutual Recognition Arrangement) diartikan sebagai suatu kesepakatan saling pengakuan terhadap produk-produk tertentu antar dua atau beberapa negara untuk mempermudah kegiatan perdagangan – impor maupun ekspor – tanpa melalui dua atau beberapa kali pengujian.

Dalam konteks kerja sama jasa ekonomi ASEAN, MRA merupakan kesepakatan untuk mengakui kualifikasi pendidikan dan pengalaman seorang profesional. MRA digunakan untuk memudahkan perpindahan tenaga kerja profesional antar negara-negara ASEAN, khususnya dalam rangka integrasi pasar dengan tetap mempertahankan kekhususan masing-masing negara.

Hingga saat ini terdapat delapan kesepakatan MRA di bidang jasa yang telah ditandatangani oleh Negara Anggota ASEAN, yaitu MRA on Engineering Services, MRA on Nursing Services, MRA on Architectural Services, Framework Arrangement for Mutual Recognition on Surveying Qualification, MRA on Tourism Professional, MRA on Accountancy Services, MRA on Medical Practitioners, dan MRA on Dental Practitioners.

Badan-badan Kementerian Sektoral dalam Komunitas Ekonomi ASEAN

Pertemuan Para Menteri ASEAN bidang Pertanian dan Kehutanan (ASEAN Ministerial Meeting on Agriculture and Forestry/AMAF)

Pertemuan Menteri Pertanian dan Kehutanan ASEAN, yang dilaksanakan satu kali dalam setahun, merupakan lembaga yang mewadahi kerja sama di bidang pertanian dan kehutanan.

Dalam mengemban tanggung jawabnya, AMAF didukung oleh Pertemuan Tingkat Pejabat Senior AMAF (Senior Officials Meeting of the ASEAN Ministers on Agriculture and Forestry atau SOM-AMAF) dan Pertemuan Tingkat Pejabat Senior Kehutanan (ASEAN Senior Officials on Forestry atau ASOF) dan pertemuan-pertemuan lain di tingkat working group.

Tujuan utama kerja sama pertanian dan kehutanan ASEAN antara lain untuk meningkatkan daya saing internasional produk pertanian dan kehutanan ASEAN, meningkatkan perdagangan intra dan ekstra ASEAN, memelihara ketahanan pangan di kawasan, mendorong alih teknologi, serta mendorong kerja sama koperasi pertanian ASEAN guna memberdayakan dan meningkatkan akses pasar produk pertanian.

Pertemuan Para Menteri Energi ASEAN (ASEAN Ministers on Energy Meeting/AMEM)

Pertemuan Para Menteri Energi ASEAN, yang dilaksanakan satu kali dalam setahun, merupakan lembaga yang mewadahi kerja sama di bidang energi ASEAN. AMEM didukung oleh Pertemuan Tingkat Pejabat Senior Senior Officials Meeting on Energy (SOME) dan pertemuan-pertemuan lain di tingkat working group.

Tujuan kerja sama ASEAN di bidang energi di antaranya adalah: mengembangkan diversifikasi energi dan energi terbarukan; mengurangi ketergantungan kawasan terhadap minyak bumi dan meningkatkan efisiensi energi; mengembangkan program bersama dalam menjaga ketahanan energi di kawasan; menciptakan kebijakan energi regional yang responsif yang secara bertahap akan mendorong reformasi pasar; menciptakan program energi yang mendukung upaya penjagaan lingkungan hidup, serta pelibatan sektor swasta dalam upaya mengamankan cadangan energi regional.

Pertemuan Para Menteri Mineral ASEAN (ASEAN Ministerial Meeting on Minerals/AMMin)

Pertemuan para Menteri Mineral ASEAN pertama kali diselenggarakan di Kuching, Malaysia, pada 4 Agustus 2005, dan merupakan lembaga yang mewadahi kerja sama di bidang mineral. Jadwal pertemuan tingkat menteri dilaksanakan minimal sekali dalam tiga tahun. Kerja sama ini didukung oleh pertemuan tingkat pejabat senior bidang Mineral, yaitu ASEAN Senior Officials Meeting on Minerals (ASOMM), yang bertemu secara lebih intensif.

Maksud dan tujuan pembentukan AMMin adalah sebagai wadah untuk membahas isu-isu bidang mineral di negara anggota ASEAN yang meliputi semua aspek teknis dan kebijakan serta pengaturan bidang sumber daya mineral termasuk aspek geologi dan pertambangan yang dimulai dari survei umum, ekspolarsi, eksploitasi, pengolahan, transportasi termasuk pengembangan sumber daya manusia/tenaga kerja, lingkungan, perdagangan, dan investasi.

Sejalan dengan AEC Blueprint, tujuan kerja sama ASEAN di bidang mineral adalah meningkatkan perdagangan dan investasi serta kerja sama dan kapasitas sektor geologi dan mineral untuk pembangunan sektor mineral yang berkelanjutan di kawasan ASEAN. Sama halnya dengan kerja sama energi, kerja sama di bidang mineral diarahkan untuk menciptakan kawasan ekonomi yang berdaya saing tinggi.

Pertemuan Para Menteri Telekomunikasi dan Informasi ASEAN (ASEAN Telecommunications and IT Ministers Meeting/TELMIN)

Pertemuan Para Menteri Telekomunikasi dan Informasi ASEAN diselenggarakan satu kali dalam setahun. Pada tingkat Senior Official, perundingan kerja sama telekomunikasi dan teknologi informasi ASEAN diwadahi dalam ASEAN Telecommunications Senior Officials Meeting (TELSOM).

TELMIN secara prinsip bertanggung jawab merumuskan kebijakan dan teknologi program kerja e-ASEAN. Sementara itu TELSOM bertanggung jawab mengembangkan, memperkuat serta meningkatkan daya saing di bidang Information and Communication Technology (ICT); mengurangi kesenjangan digital di antara negara anggota ASEAN; meningkatkan kerja sama antara sektor publik dan swasta; serta mengembangkan infrastruktur informasi ASEAN.

Pertemuan Para Menteri Transportasi ASEAN (ASEAN Transport Ministers Meeting/ATM)

Pertemuan Menteri Transportasi ASEAN diselenggarakan setiap tahun dan merupakan lembaga yang mewadahi kerja sama di bidang perhubungan. Untuk tingkat Senior Official dilaksanakan oleh Senior Transport Officials Meeting (STOM) yang bertemu dua kali dalam setahun.

ATM bertanggung jawab antara lain untuk mengembangkan harmonisasi dan integrasi sistem transportasi guna menciptakan jaringan infrastruktur transportasi yang aman, efisien dan inovatif; meningkatkan kerja sama sektor transportasi di antara negara anggota ASEAN; meningkatkan saling keterhubungan di antara negara-negara ASEAN.

Pertemuan Para Menteri Pariwisata ASEAN (ASEAN Tourism Ministers Meeting/M-ATM)

Pertemuan Para Menteri Pariwisata ASEAN diselenggarakan satu tahun sekali, di sela-sela rangkaian ASEAN Tourism Forum (ATF).

Beberapa capaian utama kerja sama pariwisata adalah penandatanganan Mutual Recognition Arrangement (MRA) di bidang profesi pariwisata pada 2009. Selain itu, juga telah disepakati “Initiative of the ASEAN National Tourism Organisations” yang ditujukan untuk memformulasikan ASEAN Tourism Strategic Plan (ATSP) yang merupakan sebuah rencana strategis pariwisata ASEAN 2011-2015.

Pertemuan Para Menteri Keuangan ASEAN (ASEAN Finance Ministers Meeting/AFMM)

Pertemuan Menteri Keuangan ASEAN, yang dilaksanakan satu kali dalam setahun, merupakan lembaga yang mewadahi kerja sama di bidang keuangan. Dalam melaksanakan tanggung jawabnya, AFMM dibantu oleh ASEAN Finance and Central Bank Deputies Meeting (AFDM) dan ASEAN Directors General on Customs Meeting (Customs DG).

Salah satu tujuan utama kerja sama keuangan ASEAN adalah mencapai integrasi sektor keuangan sesuai dengan AEC Blueprint melalui pengembangan pasar modal (Capital Market Development), liberalisasi jasa keuangan (Financial Services Liberalisation), dan liberalisasi pergerakan modal.

Capaian terkini kerja sama sektor keuangan adalah penandatangan Chiang-Mai Initiative Multilateralization (CMIM) pada Desember 2009, sebagai salah satu upaya mengatasi kesulitan likuiditas jangka pendek dan neraca pembayaran negara-negara di kawasan, serta mendukung kerangka kerja sama keuangan internasional yang telah ada.

 

  Kerjasama ASEAN Dalam Bidang Sosial Budaya.

Didalam Deklarasi Kesepakatan ASEAN khusus untuk bidang Sosial Budaya ditetapkan kerangka kerjasama sebagai berikut :

Sosial

1. Kerjasama dalam bidang pembangunan nasional, dengan menekankan pada kesejahteraan golongan berpendapatan rendah dan penduduk pedesaan, melalui perluasan kesempatan kerja yang produktif dengan pembayaran yang wajar.
2. Bantuan bagi ikut sertanya secara aktif semua sector dan lapisan masyarakat ASEAN terutama kaum wanita dan pemuda, dalam usaha-usaha pembangunan.
3. Intensifikasi dan perluasan kerjasama yang telah ada dalam menanggulangi masalah perkembangan penduduk didalam wilayah ASEAN dan dimana mungkin, menyusun strategi baru dalam bekerjasama dengan badan-badan internasional yang bersangkutan.
4. Intensifikasi kerjasama antara Negara-negara anggota sebagaimana juga dengan badan-badan internasional yang berhubungan dengan itu dalam pencegahan dan pemberantasan penyalagunaan narkotika dan pengedaran obat bius secara tidak sah.

Kebudayaan dan Penerangan

1. Diperkenalkannya pelajaran mengenai ASEAN, Negara-negara anggotanya dan bahasa-bahasa nasionalnya sebagai bagian dari kurikulum di sekolah-sekolah dan lembaga-lembaga pendidikan lainnya di negara-negara anggota.
2. Bantuan kepada para cendikiawan, penulis, artis dan wakil masa media ASEAN untuk memungkinkan mereka memainkan peranan yang aktif dalam memupuk rasa kepribadian dan persahabatan regional.
3. Menyebar luaskan pengkajian masalah-masalah Asia Tenggara melalui kerjasama yang lebih erat antara lembaga-lembaga nasional.