KEHIDUPAN EKONOMI INDONESIA PADA MASA ORDE
BARU
BAB I
PENDAHULUAN
Latar Belakang Masalah
Penulis mengambil topik ini sebagai judul
karena dilatarbelakangi dengan dinamka perekonmian bangsa Indonesia pada zaman
ORBA (Orde Baru). Di mana zaman ini adalah zaman yang lama berkuasa, yaitu
selama kurang lebih 32 tahun. Dan selama masa pemerintahan tersebut banyak
masalah-masalah ekonomi yang terjadi pada rezim tersebut. Dan banyak
kejadian-kejadian ekonomi yang terjadi, seperti stabilisasi, rehabilitasi, inflasi,
dan lain-lain. Karena dengan latar belakang tersebut penulis mengambil topik
ini.
Rumusan Masalah
Dalam pembahasan rumusan masalah, penulis
bisa menyampaikan bebrapa pertanyaan, yaitu sbb;
1. bagaimana keadaan perekonomian Indonesia
pada zaman ORBA ?
2. dampak kebijakn poltik terhadap perekonomian
Indonesia pada saat itu?
3. dampak kebijakn ekonomi yang diambil
pemerintah pada saat itu ?
Tujuan Penulisan
Dimana dalam tujuan penulisan tugas akhir
makalah ini adalah sebagai penunjang nilai dalam mata kuliah PEREKONOMIAN
INDONESIA. Selain itu tujuan dalam penulisan makalah ini adalah ingin
mengetahui bagaimana perkembangan dan kondisi perekonomian Indonesia pada zaman
ORBA.
Manfaat penulisan
Selain tujuan yang sudah dijabarkan di atas,
penulisan makalah ini juga mempunyai manfaat. Penulis berharap agar dengan
penulisan makalah ini ada manfaat, yaitu menambah pengetahuan kita semua dalam
masalah perekonomian Indonesia waktu itu, selain itu menambah wawasan kita
sebagai mahasiswa Fakultas Ekonomi tentang masalah perekonomian Indonesia.
BAB II
PEMBAHASAN
Kehidupan Ekonomi Pada Masa Orde Baru
Pada
masa Demokrasi Terpimpin, Negara bersama aparat ekonominya mendominasi seluruh
kegiatan ekonomi sehingga mematikan potensi dan kreasi unit-unit ekonomi
swasta. Sehingga, pada permulaan Orde Baru program pemerintah berorientasi pada
usaha penyelamtan ekonomi nasioanl terutama pada usaha mengendalikan tingkat
inflasi, penyelamatan keuangan Negara dan pengamanan kebutuhan pokok rakyat .
Tindakan pemerintah ini dilakukan karena adanya kenaikan harga pada awal tahun
1966 yang menunjukkan tingkat inflasi kurang lebih 650 % setahun. Hal itu
menjadi penyebab kurang lancarnya program pembangunan yang telah direncanakan
pemerintah. Oleh karena itu pemerintah menempuh cara sebagai berikut :
1.
Stabilisasi dan Rehabilitasi Ekonomi
Keadaan
ekonomi yang kacau sebagai peninggalan masa Demokrasi terpimpin, pemerintah
menempuh cara ;
Mengeluarkan
Ketetapan MPRS No.XXIII/MPRS/1966 tentang pembangunanØ
Ø MPRS mengeluarkan garis program pembangunan, yakni program penylematan, program stabilitas dan rehabilitasi, serta program pembangunan.
Ø MPRS mengeluarkan garis program pembangunan, yakni program penylematan, program stabilitas dan rehabilitasi, serta program pembangunan.
Program
pemerintah diarahkan pada upaya penyelamatan ekonomi nasional terutama
stabilisasi dan rehabilitasi ekonomi. Stabilisasi berarti mengendaliakan
inflasi agar harga barang-barang tidak melonjak terus. Sedangkan Rehabilitasi
adalah perbaikan secara fisik sarana dan prasarana ekonomi. Hakikat dari
kebijakan ini adalah pembinaan sistem ekonomi berencana yang menjamin
berlangsungnya demokrasi ekonomi kearah terwujudnya masyarakat adil dan makmur
berdasarkan Pancasila.
Langkah-langakah yang diambil Kabinet pada saat itu yang mengacu pada Tap MPRS tersebut adalah sbb :
Langkah-langakah yang diambil Kabinet pada saat itu yang mengacu pada Tap MPRS tersebut adalah sbb :
1.
mendobrak kemacetan ekonomi dan memperbaiki sektor-sektor yang menyebabkan
kemacetan, seperti :
rendahnya
penerimaan NegaraØ tinggi dan tidak
efisiennya pengeluaran NegaraØ
terlalu banyak dan tidak produktifnya ekspansi kredit bankØ terlalu banyak tunggakan hutang luar negriØ penggunaan devisa bagi impor yang sering kurang berorientasi pada kebutuhan prasaranaØ
terlalu banyak dan tidak produktifnya ekspansi kredit bankØ terlalu banyak tunggakan hutang luar negriØ penggunaan devisa bagi impor yang sering kurang berorientasi pada kebutuhan prasaranaØ
2.
debirokrtisasi untuk memperlancar kegiatan perekonomian
3.
berorientasi pada kepentingan produsen kecil
Untuk
melaksanakan langkah-langkahpenyelamatan tersebut maka ditempuh cara :
mengadakan operasi pajakØ cara pemungutan pajak baru bagi pendapatan perorangan dan kekayaan dengan menghitung pajak sendiri dan menghitung pajak orangØ penghematan pengeluaran pemerintah (pengeluaran konsumtif dan rutin), serta menghapuskan subsidi bagi perusahaan NegaraØ membatasi kredit bank dan menghapuskan kredit imporØ
mengadakan operasi pajakØ cara pemungutan pajak baru bagi pendapatan perorangan dan kekayaan dengan menghitung pajak sendiri dan menghitung pajak orangØ penghematan pengeluaran pemerintah (pengeluaran konsumtif dan rutin), serta menghapuskan subsidi bagi perusahaan NegaraØ membatasi kredit bank dan menghapuskan kredit imporØ
Program
stabilisasi dilakukan dengan cara membendung laju inflasi. Hasilnya bertolak
belakang dengan perbaikan inflasi sebab harga bahan kebutuhan pokok melonjak
namun inflasi berhasil dibendung (pada tahun 1967- awal 1968). Sesudah kabinet
pembangunan dibentuk pada bulan juli 1968 berdasarkan Tap MPRS
NO.XLI/MPRS/1968, kebijakn ekonomi pemerintah dialihkan pada pengendalian yang
ketat terhadap gerak harga barang khususnya sandang, pangan, dan kurs valas.
Sejak saat itu kestabilan ekonomi nasional relatif tercapai sebab sejak 1966
kenaikan harga bahan-bahan pokok dan valas dapat diatasi.
Program
rehabilitasi dilakukan dengan berusaha memulihkan kemampuan berproduksi. Selam
10 tahun mengalami kelumpuhan dan kerusakan pada prasarana ekonomi dan sosial.
Lembaga perkreditan desa, gerakan koperasi, perbankan disalahgunakan dan
dijadikan alat kekuasaan oleh golongan dan kepentingan tertentu. Dampaknya
lembaga tidak dapat melaksanakan fungsinya sebagai penyusun dan perbaikan tata
hidup masyarakat.
2. Kerja Sama Luar Negri
Keadaan
ekonomi Indonesia paska Orde Lama sangat parah,hutangnya mencapai 2,3-2,7
miliar sehingga pemerintah Indonesia meminta Negara-negara kreditor untuk dapat
menunda pembayaran kembali utang Indonesia. Pemerintah mengikuti perundingan
dengan Negara-negara kreditor di Tokyo Jepang pada 19-20 September 1966 yang
menanggapi baik usaha pemerintah Indonesia bahwa devisa ekspornya akan
digunakan untuk pembayaran utang yang selanjutnya akan dipakai untuk mengimpor
bahan-bahan baku. Perundingan dilanjutkan di Paris, Perancis dan dicapai
kesepakatan sebagai berikut:
Utang-utang
Indonesia yang seharusnya dibayar tahun 1968 ditunda pembayarannya hingga tahun
1972-1979Ø
Utang-utang
Indonesia yang seharusnya dibayar tahun1969 dab 1970 dipertimbangkan untuk
ditunda juga pembayarannya.Ø
Perundingan
dilanjutkan di Amsterdam, Belanda pada tanggal 23-24 Februari 1967. Perundingan
itu bertujuan membicarakan kebutuhan Indonesia akan bantuan luar negri serta
kemungkinan pemberian bantuan dengan syarat lunak yang selanjutnya dikenal
dengan IGGI (Inter Governmental Group for Indonesia). Melalui pertemuan itu
pemerintah Indonesia berhasil mengusahakn bantuan luar negri. Indonesia
mendapatkan penangguhan dan keinginan syarat-syarat pembayaran utangnya.
3. Pembangunan Nasional
Dilakukan
pembangunan nasional pada masa orde baru dengan tujuan terciptanya masyarakat
yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Arah dan kebijaksanaan
ekonominya adalah pembangunan pada segala bidang. Pedoman pembangunan nasional
adalah Trilogi Pembangunan dan Delapan Jalur Pemerataan. Inti dari kedua
pedoman tersebut adalah kesejahteraan bagi semua lapisan masyarakat dalam
suasana politik dan ekonomi yang stabil. Isi trilogi Pembangunan adalah sebagai
berikut :
Pemerataan
pembangunan dan hasil-hasilnya menuju kepada terciptanya keadilan sosial bagi
seluruh rakyat Indonesia.Ø
Pertumbuhan
ekonomi yang cukup tinggi.Ø
Stabilitas
nasional yang sehat dan dinamis
Pelaksanannya
pembanguanan nasional dilakukan secara bertahap yaitu:
Jangka
panjang mencakup periode 25 sampaiØ
30 tahun
Jangka
pendek mencakup periode 5 tahun
(pelita
/ pembangunan lima tahun), merupakan jabaran lebih rinci dari pembangunan
jangka panjang sehingga tiap pelita akan selalu saling
berkaitan/berkesinambunagn .
Selama
periode Orde Baru terdapat 6 pelita, yaitu :
Pelita
I
Dilaksanakan pada 1 April 1969 hingga 31 Maret 1974 yang menjadi landasan awal pembanguna ORBA.
Dilaksanakan pada 1 April 1969 hingga 31 Maret 1974 yang menjadi landasan awal pembanguna ORBA.
Tujuan
Pelita I : untuk meningkatkan taraf hidup rakyat dan sekaligus meletakkan
dasar-dasar bagi pembangunan dalam tahap berikutnya.
Sasaran
Pelita I : pangan, sandang, perbaikan prasarana,perumahan rakyat, perluasan
lapangan kerja, dan kesejahteraan rohani.
Titik
Berat Pelita I : pembanguan bidang pertanian sesuai dengan tujuan untuk
mengejar keterbelakangan ekonomi melalui proses pembaharuan bidang pertanian,
karena mayoritas penduduk Indonesia masih hidup dari hasil pertanian.
Muncul peristiwa marali (malapetaka limabelas januari) terjadi pada tanggal 15-16 Januari 1974 bertepatan dengan kedatangan PM Jepang Tanaka ke Indonesia. Peristiwa ini merupakan kelanjutan demonstrasi para mahasiswa yang menuntut Jepang agar tidak melakukan dominasi ekonomi di Indonesia sebab produk barang Jepang terlalu banyak beredar di Indonesia. Terjadilah pengrusakan dan pembakaran barang-barang buatan Jepang.
Muncul peristiwa marali (malapetaka limabelas januari) terjadi pada tanggal 15-16 Januari 1974 bertepatan dengan kedatangan PM Jepang Tanaka ke Indonesia. Peristiwa ini merupakan kelanjutan demonstrasi para mahasiswa yang menuntut Jepang agar tidak melakukan dominasi ekonomi di Indonesia sebab produk barang Jepang terlalu banyak beredar di Indonesia. Terjadilah pengrusakan dan pembakaran barang-barang buatan Jepang.
Pelita II
Dilaksanakan
pada tanggal 1 April 1974 hingga 31 Maret 1979.
Sasaran Utamanya adalah tersedianya pangan, sandang, perumahan, sarana dan prasarana, mensejahterakan rakyat dan memperluas kesempatan kerja. Pelaksanaan Pelita II cukup berhasil, pertimbuhan ekonomi rata-rata mencapai 7 % per tahun. Pada awal pemerintahan Orde Baru laju inflasi mencapai 60 % dan pada akhir Pelita I laju inflasi turun menjadi 47 %. Selanjutnya pada tahun keempat Pelita II, inflasi menjadi 9,5 %.
Sasaran Utamanya adalah tersedianya pangan, sandang, perumahan, sarana dan prasarana, mensejahterakan rakyat dan memperluas kesempatan kerja. Pelaksanaan Pelita II cukup berhasil, pertimbuhan ekonomi rata-rata mencapai 7 % per tahun. Pada awal pemerintahan Orde Baru laju inflasi mencapai 60 % dan pada akhir Pelita I laju inflasi turun menjadi 47 %. Selanjutnya pada tahun keempat Pelita II, inflasi menjadi 9,5 %.
Pelita III
Dilaksanakan
pada tanggal 1 April 1979 hingga 31 Maret 1984. Pelita III pembangunan masih
berdasarkan pada Trilogi Pembangunan dengan penekanan lebih menonjol pada segi
pemerataan yang dikenal dengan Delapan Jalur Pemerataan, yaitu:
a)
Pemerataan pemenuhan kebutuhan pokok rakyat, khususnya sandang, pangan, dan
perumahan
b)
Pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan dan pelayanan kesehatan.
c) Pemerataan pembagian pendapatan
c) Pemerataan pembagian pendapatan
d)
Pemerataan kesempatan kerja
e)
Pemerataan kesempatan berusaha
f)
Pemerataan kesempatan berpartisipasi dalam pembangunan khususnya bagi generasi
muda dan kaum perempuan
g)
Pemerataan penyebaran pembangunan di seluruh wilayah tanah air
h)
Pemerataan kesempatan memperoleh keadilan
Pelita
IV
Dilaksanakan
pada tanggal 1 April 1984 hingga 31 Maret 1989. titik beratnya adalah sektor
pertanian menuju swasembada pangan dan meningkatkan industri yang dapat
menghasilkan mesin industri sendiri. Terjadi resesi pada awal tahun 1980 yang
berpengaruh terhadap perekonomian Indonesia. Pemerintah akhirnya mengeluarkan
kebijakan moneter dan fiskal sehingga kelangsungan pembangunan ekonomi dapat
dipertahankan.
Pelita V
Pelita V
Dilaksanakan
pada tanggal 1 April 1989 hingga 31 Maret 1994. Titik beratnya pada sektor
pertnian dan industri. Indonesia memiliki kondisi ekonomi yang cukup baik
dengan pertumbuhan rata-rata 6,8% per tahun. Posisi perdagangan luar negri
memperlihatkan gambaran yang menggembirakan. Peningkatan ekspor lebih baik
dibanding sebelumnya .
Pelita VI
Pelita VI
Dilaksankan
pada tanggal 1 April 1994 hingga 31 Maret 1999. Titik beratnya pada pembangunan
pada sektor ekonomi yang berkaitan dengan industri dan pertanian serta
pembanguan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai pendukungnya. Pada
periode ini terjadi krisis moneter yang melanda Negara-negara Asia Tenggara
termasuk Indonesia. Karena krisis moneter dan peristiwa plitik dalam negri yang
mengganggu perekonomian menyebabkan rezim Orde Baru runtuh.
4. Dampak Kebijakan Politik dan Ekonomi masa Orde Baru
4. Dampak Kebijakan Politik dan Ekonomi masa Orde Baru
Dampak
Positif Dari Kebijakan Politik Pemerintahan Orba
Pemerintah mampu membangun pondasi yang kuat bagi kekuasaan lembaga kepresidenan yang membuat semakin kuatnya peran Negara dalam masyarakat. Situasi keamanan pada masa ORBA relatif aman dan terjaga dengan baik karena pemerintah mampu mengatasi semua tindakan dan sikap yang dianggap bertentangan dengan Pancasila. Dilakukan peleburan partai dimaksudkan agar pemerintah dapat mengontrol parpol.
Pemerintah mampu membangun pondasi yang kuat bagi kekuasaan lembaga kepresidenan yang membuat semakin kuatnya peran Negara dalam masyarakat. Situasi keamanan pada masa ORBA relatif aman dan terjaga dengan baik karena pemerintah mampu mengatasi semua tindakan dan sikap yang dianggap bertentangan dengan Pancasila. Dilakukan peleburan partai dimaksudkan agar pemerintah dapat mengontrol parpol.
Dampak
Negatif dari Kebijakan Politik Pemerimtah ORBA :
Terbentuk
pemerintahan orde baru yang bersifat otoriter, dominatif, dan sentralis.
a. Otoritarianisme merambah segenap aspek kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara termasuk kehidupan politik yang sangat merugikan rakyat.
b. Pemerintah Orde Baru gagal memberikan pelajaran berdemokrasi yang baik dan benar kepada rakyat Indonesia. Golkar menjadi alat politik untuk mencapai stabilitas yang diinginkan, sementara 2 paratai lainnya hanya sebagai boneka agar tercipta citra sebagai Negara demokrasi.
a. Otoritarianisme merambah segenap aspek kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara termasuk kehidupan politik yang sangat merugikan rakyat.
b. Pemerintah Orde Baru gagal memberikan pelajaran berdemokrasi yang baik dan benar kepada rakyat Indonesia. Golkar menjadi alat politik untuk mencapai stabilitas yang diinginkan, sementara 2 paratai lainnya hanya sebagai boneka agar tercipta citra sebagai Negara demokrasi.
c.
Sistem perwakilan bersifat semu bahkan hanya dijadikan topeng untuk
melanggengkan sebuah kekuasaan secara sepihak. Dalam setiap pemilihan presiden
melalui MPR Suharto selalu terpilih.
d.
Demokratisasi yang terbentuk didasarkan pada KKN (Korupsi, Kolusi, dan
Nepotisme) sehingga banyak wakil rakyat yang duduk di MPR/DPR yang tidak
mengenal rakyat dan daerah yang diwakilinya.
e.
Kebijakn politik teramat birokratis, tidak demokratis, dan cenderung KKN.
f.
Dwifungsi ABRI terlalu mengakar masuk ke sendi-sendi kehidupan bebangsa dan
benegara bahkan pada bidang-bidang yang seharusnya masyarakat yang berperan
besar terisi oleh personel TNI dan Polri. Dunia bisnis tidak luput dari
intervensi TNI/Polri.
g.
Kondisi politik lebih payah dengan adnya upaya penegakan hukum yang sangat
lemah. Dimana hukum hanya diciptakan untuk keuntungan pemerimtah yang berkuasa
sehingga tidak mampu mengadili para konglomerat yang telah menghabisi uang
rakyat.
Dampak
Positif Kebijakan Ekonomi Orde Baru
a.
Pertumbuhan ekonomi yang tinggi karena setiap program pembangunan pemerintah
terencana dengan baik dan hasilnya pun dapat dilihat secara konkrit.
b.
Indonesia mengubah ststus dari Negara pengimpor beras terbesar menjadi bangsa
yang memenuhi kebutuhan beras sendiri (swasembada beras).
c.
Penurinan angka kemiskinan yang diikuti dengan perbaikan kesejahteraan rakyat.
d.
Penurunan angka kematian bayi dan angka partisipasi pendidikan dasar yang
semakin meningkat.
Dampak Negatif Kebijakan Ekonomi Orde Baru
a.
Kerusakan serta pencemaran lingkungan hidup dan summer daya alam.
b.
Perbedaan ekonomi antar daerah, antar golongan pekerjaan, antar kelompok dalam masyarakat
tersa semakin tajam.
c.
Terciptalah kelompok yang terpinggirkan (marginalisasi sosial)
d.
Menimbulkan konglomerasi dan bisnis yang erat dengan KKN (Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme).
e.
Pembangunan yang dilakukan hasilnya hanya dapat dinikmati oleh sebagian kecil
kalangan masyarakat, pembangunan cenderung terpusat dan tidak merata.
f.
Pembangunan hanya mengutamakan pertumbuhan ekonomi tanpa diimbangi kehidupan
politik, ekonomi, dam sosial yang demokratis dan berkeadilan.
g.
Meskipun pertumbuhan ekonomi meningkat tapi secara fundamental pembangunan
ekonomi sangat rapuh.
h.
Pembangunan tidak merata, tampak dengan adanya kemiskinan disejumlah wilayah
yang justru menjadi penyumbang devisa terbesar seperti Riau, Kalimantan Timur,
dan Irian. Faktor inilah yang selanjutnya ikut menjadi penyebab terpuruknya
perekonomian nasional Indonesia menkelang akhir tahun 1997.
BAB III
PENUTUP
KESIMPULAN
Kehidapan perekonomian pada zaman Orde Baru sudah berlalu sekitar 10 tahun yang lalu. Tapi pembahasannya masih cukup hangat sampai sekarang. Pada saat mulainya zaman Orde Baru, pemerintahan yang baru ini diwarisi dengan keadaan ekonomi yang parah. Yaitu dengan utang luar negri yang banyak sebesar 2,3-2,7 miliar, tingkat inflasi yang tinggi dan permasalah ekonomi dan poltik yang lain. Sehingga pada permulaan pemerintahan Orde Baru, pemerintah menempuh berbagai macam cara, seperti stabilisasi dan rehabilitasi ekonomi, membentuk kerja sama denagn luar negri, dan pembangunan ekonomi. Dengan berorientasikan pada usaha penyelamatan ekonomi nasional terutama pada usaha mengendalikan tingkat inflasi, penyelamatan keuangan Negara dan pengamanan kebutuhan pokok rakyat. Dan berharap dengan cara tersebut permasalahan yang ditinggalkan oleh Orde Lama bisa diselesaikan.
Dan terbukti dengan cara tersebut masalah-masalah tersebut mulai bisa di atasi dengan cepat. Itu teraplikasi dengan pemerintah mengeluarkan beberapa program pembangunan, yaitu PELITA (Pembangunan Lima Tahun), dan berjalan dengan lancar.
Tapi dibalik keberhasilan pemerintah, ada juga dampak negatif dari kebijakan yang diambi loleh pemerintah. Seperti, terjadinya otoritas, KKN, dwifungsi ABRI/Polri,pembangunan yang tidak merata, fundamental pembangunan ekonomi yang sangat rapuh.
SARAN
Dengan permasalahan yang dialamai oleh pemerintahan pada masa Orde Baru, seperti dengan banyaknya uatang luar negri bangsa indonesia untuk pembangunan, meskipun pembangunan berjalan dengan lancar, tapi inonesia menanggung utang yang begitu banyak. Selain itu, pemerintah pada zaman tersebut terjadi sentralisasi dalam pemerintahan dan kegiatan ekonomi.
0 komentar:
Posting Komentar