Rabu

Makalah/Kliping Tentang KEHIDUPAN EKONOMI INDONESIA PADA MASA ORDE BARU


KEHIDUPAN EKONOMI INDONESIA PADA MASA ORDE BARU


BAB I
PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah
Penulis mengambil topik ini sebagai judul karena dilatarbelakangi dengan dinamka perekonmian bangsa Indonesia pada zaman ORBA (Orde Baru). Di mana zaman ini adalah zaman yang lama berkuasa, yaitu selama kurang lebih 32 tahun. Dan selama masa pemerintahan tersebut banyak masalah-masalah ekonomi yang terjadi pada rezim tersebut. Dan banyak kejadian-kejadian ekonomi yang terjadi, seperti stabilisasi, rehabilitasi, inflasi, dan lain-lain. Karena dengan latar belakang tersebut penulis mengambil topik ini.

Rumusan Masalah
Dalam pembahasan rumusan masalah, penulis bisa menyampaikan bebrapa pertanyaan, yaitu sbb;
1. bagaimana keadaan perekonomian Indonesia pada zaman ORBA ?
2. dampak kebijakn poltik terhadap perekonomian Indonesia pada saat itu?
3. dampak kebijakn ekonomi yang diambil pemerintah pada saat itu ?

Tujuan Penulisan
Dimana dalam tujuan penulisan tugas akhir makalah ini adalah sebagai penunjang nilai dalam mata kuliah PEREKONOMIAN INDONESIA. Selain itu tujuan dalam penulisan makalah ini adalah ingin mengetahui bagaimana perkembangan dan kondisi perekonomian Indonesia pada zaman ORBA.

Manfaat penulisan
Selain tujuan yang sudah dijabarkan di atas, penulisan makalah ini juga mempunyai manfaat. Penulis berharap agar dengan penulisan makalah ini ada manfaat, yaitu menambah pengetahuan kita semua dalam masalah perekonomian Indonesia waktu itu, selain itu menambah wawasan kita sebagai mahasiswa Fakultas Ekonomi tentang masalah perekonomian Indonesia.


BAB II
PEMBAHASAN

Kehidupan Ekonomi Pada Masa Orde Baru
Pada masa Demokrasi Terpimpin, Negara bersama aparat ekonominya mendominasi seluruh kegiatan ekonomi sehingga mematikan potensi dan kreasi unit-unit ekonomi swasta. Sehingga, pada permulaan Orde Baru program pemerintah berorientasi pada usaha penyelamtan ekonomi nasioanl terutama pada usaha mengendalikan tingkat inflasi, penyelamatan keuangan Negara dan pengamanan kebutuhan pokok rakyat . Tindakan pemerintah ini dilakukan karena adanya kenaikan harga pada awal tahun 1966 yang menunjukkan tingkat inflasi kurang lebih 650 % setahun. Hal itu menjadi penyebab kurang lancarnya program pembangunan yang telah direncanakan pemerintah. Oleh karena itu pemerintah menempuh cara sebagai berikut :
1. Stabilisasi dan Rehabilitasi Ekonomi
Keadaan ekonomi yang kacau sebagai peninggalan masa Demokrasi terpimpin, pemerintah menempuh cara ;
Mengeluarkan Ketetapan MPRS No.XXIII/MPRS/1966 tentang pembangunanØ
Ø MPRS mengeluarkan garis program pembangunan, yakni program penylematan, program stabilitas dan rehabilitasi, serta program pembangunan.
Program pemerintah diarahkan pada upaya penyelamatan ekonomi nasional terutama stabilisasi dan rehabilitasi ekonomi. Stabilisasi berarti mengendaliakan inflasi agar harga barang-barang tidak melonjak terus. Sedangkan Rehabilitasi adalah perbaikan secara fisik sarana dan prasarana ekonomi. Hakikat dari kebijakan ini adalah pembinaan sistem ekonomi berencana yang menjamin berlangsungnya demokrasi ekonomi kearah terwujudnya masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila.
Langkah-langakah yang diambil Kabinet pada saat itu yang mengacu pada Tap MPRS tersebut adalah sbb :
1. mendobrak kemacetan ekonomi dan memperbaiki sektor-sektor yang menyebabkan kemacetan, seperti :
rendahnya penerimaan NegaraØ tinggi dan tidak efisiennya pengeluaran NegaraØ
 terlalu banyak dan tidak produktifnya ekspansi kredit bank
Ø  terlalu banyak tunggakan hutang luar negriØ   penggunaan devisa bagi impor yang sering kurang berorientasi pada kebutuhan prasaranaØ
2. debirokrtisasi untuk memperlancar kegiatan perekonomian
3. berorientasi pada kepentingan produsen kecil
Untuk melaksanakan langkah-langkahpenyelamatan tersebut maka ditempuh cara :
 mengadakan operasi pajak
Ø cara pemungutan pajak baru bagi pendapatan perorangan dan kekayaan dengan menghitung pajak sendiri dan menghitung pajak orangØ penghematan pengeluaran pemerintah (pengeluaran konsumtif dan rutin), serta menghapuskan subsidi bagi perusahaan NegaraØ membatasi kredit bank dan menghapuskan kredit imporØ
Program stabilisasi dilakukan dengan cara membendung laju inflasi. Hasilnya bertolak belakang dengan perbaikan inflasi sebab harga bahan kebutuhan pokok melonjak namun inflasi berhasil dibendung (pada tahun 1967- awal 1968). Sesudah kabinet pembangunan dibentuk pada bulan juli 1968 berdasarkan Tap MPRS NO.XLI/MPRS/1968, kebijakn ekonomi pemerintah dialihkan pada pengendalian yang ketat terhadap gerak harga barang khususnya sandang, pangan, dan kurs valas. Sejak saat itu kestabilan ekonomi nasional relatif tercapai sebab sejak 1966 kenaikan harga bahan-bahan pokok dan valas dapat diatasi.
Program rehabilitasi dilakukan dengan berusaha memulihkan kemampuan berproduksi. Selam 10 tahun mengalami kelumpuhan dan kerusakan pada prasarana ekonomi dan sosial. Lembaga perkreditan desa, gerakan koperasi, perbankan disalahgunakan dan dijadikan alat kekuasaan oleh golongan dan kepentingan tertentu. Dampaknya lembaga tidak dapat melaksanakan fungsinya sebagai penyusun dan perbaikan tata hidup masyarakat.

2. Kerja Sama Luar Negri
Keadaan ekonomi Indonesia paska Orde Lama sangat parah,hutangnya mencapai 2,3-2,7 miliar sehingga pemerintah Indonesia meminta Negara-negara kreditor untuk dapat menunda pembayaran kembali utang Indonesia. Pemerintah mengikuti perundingan dengan Negara-negara kreditor di Tokyo Jepang pada 19-20 September 1966 yang menanggapi baik usaha pemerintah Indonesia bahwa devisa ekspornya akan digunakan untuk pembayaran utang yang selanjutnya akan dipakai untuk mengimpor bahan-bahan baku. Perundingan dilanjutkan di Paris, Perancis dan dicapai kesepakatan sebagai berikut:
Utang-utang Indonesia yang seharusnya dibayar tahun 1968 ditunda pembayarannya hingga tahun 1972-1979Ø
Utang-utang Indonesia yang seharusnya dibayar tahun1969 dab 1970 dipertimbangkan untuk ditunda juga pembayarannya.Ø
Perundingan dilanjutkan di Amsterdam, Belanda pada tanggal 23-24 Februari 1967. Perundingan itu bertujuan membicarakan kebutuhan Indonesia akan bantuan luar negri serta kemungkinan pemberian bantuan dengan syarat lunak yang selanjutnya dikenal dengan IGGI (Inter Governmental Group for Indonesia). Melalui pertemuan itu pemerintah Indonesia berhasil mengusahakn bantuan luar negri. Indonesia mendapatkan penangguhan dan keinginan syarat-syarat pembayaran utangnya.

3. Pembangunan Nasional
Dilakukan pembangunan nasional pada masa orde baru dengan tujuan terciptanya masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Arah dan kebijaksanaan ekonominya adalah pembangunan pada segala bidang. Pedoman pembangunan nasional adalah Trilogi Pembangunan dan Delapan Jalur Pemerataan. Inti dari kedua pedoman tersebut adalah kesejahteraan bagi semua lapisan masyarakat dalam suasana politik dan ekonomi yang stabil. Isi trilogi Pembangunan adalah sebagai berikut :
Pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya menuju kepada terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.Ø
Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi.Ø
Stabilitas nasional yang sehat dan dinamis
Pelaksanannya pembanguanan nasional dilakukan secara bertahap yaitu:
Jangka panjang mencakup periode 25 sampaiØ 30 tahun
Jangka pendek mencakup periode 5 tahun (pelita / pembangunan lima tahun), merupakan jabaran lebih rinci dari pembangunan jangka panjang sehingga tiap pelita akan selalu saling berkaitan/berkesinambunagn .
Selama periode Orde Baru terdapat 6 pelita, yaitu :
Pelita I
Dilaksanakan pada 1 April 1969 hingga 31 Maret 1974 yang menjadi landasan awal pembanguna ORBA.
Tujuan Pelita I : untuk meningkatkan taraf hidup rakyat dan sekaligus meletakkan dasar-dasar bagi pembangunan dalam tahap berikutnya.
Sasaran Pelita I : pangan, sandang, perbaikan prasarana,perumahan rakyat, perluasan lapangan kerja, dan kesejahteraan rohani.
Titik Berat Pelita I : pembanguan bidang pertanian sesuai dengan tujuan untuk mengejar keterbelakangan ekonomi melalui proses pembaharuan bidang pertanian, karena mayoritas penduduk Indonesia masih hidup dari hasil pertanian.
Muncul peristiwa marali (malapetaka limabelas januari) terjadi pada tanggal 15-16 Januari 1974 bertepatan dengan kedatangan PM Jepang Tanaka ke Indonesia. Peristiwa ini merupakan kelanjutan demonstrasi para mahasiswa yang menuntut Jepang agar tidak melakukan dominasi ekonomi di Indonesia sebab produk barang Jepang terlalu banyak beredar di Indonesia. Terjadilah pengrusakan dan pembakaran barang-barang buatan Jepang.

Pelita II
Dilaksanakan pada tanggal 1 April 1974 hingga 31 Maret 1979.
Sasaran Utamanya adalah tersedianya pangan, sandang, perumahan, sarana dan prasarana, mensejahterakan rakyat dan memperluas kesempatan kerja. Pelaksanaan Pelita II cukup berhasil, pertimbuhan ekonomi rata-rata mencapai 7 % per tahun. Pada awal pemerintahan Orde Baru laju inflasi mencapai 60 % dan pada akhir Pelita I laju inflasi turun menjadi 47 %. Selanjutnya pada tahun keempat Pelita II, inflasi menjadi 9,5 %.

Pelita III
Dilaksanakan pada tanggal 1 April 1979 hingga 31 Maret 1984. Pelita III pembangunan masih berdasarkan pada Trilogi Pembangunan dengan penekanan lebih menonjol pada segi pemerataan yang dikenal dengan Delapan Jalur Pemerataan, yaitu:
a) Pemerataan pemenuhan kebutuhan pokok rakyat, khususnya sandang, pangan, dan perumahan
b) Pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan dan pelayanan kesehatan.
c) Pemerataan pembagian pendapatan
d) Pemerataan kesempatan kerja
e) Pemerataan kesempatan berusaha
f) Pemerataan kesempatan berpartisipasi dalam pembangunan khususnya bagi generasi muda dan kaum perempuan
g) Pemerataan penyebaran pembangunan di seluruh wilayah tanah air
h) Pemerataan kesempatan memperoleh keadilan
Pelita IV
Dilaksanakan pada tanggal 1 April 1984 hingga 31 Maret 1989. titik beratnya adalah sektor pertanian menuju swasembada pangan dan meningkatkan industri yang dapat menghasilkan mesin industri sendiri. Terjadi resesi pada awal tahun 1980 yang berpengaruh terhadap perekonomian Indonesia. Pemerintah akhirnya mengeluarkan kebijakan moneter dan fiskal sehingga kelangsungan pembangunan ekonomi dapat dipertahankan.

Pelita V
Dilaksanakan pada tanggal 1 April 1989 hingga 31 Maret 1994. Titik beratnya pada sektor pertnian dan industri. Indonesia memiliki kondisi ekonomi yang cukup baik dengan pertumbuhan rata-rata 6,8% per tahun. Posisi perdagangan luar negri memperlihatkan gambaran yang menggembirakan. Peningkatan ekspor lebih baik dibanding sebelumnya .

Pelita VI
Dilaksankan pada tanggal 1 April 1994 hingga 31 Maret 1999. Titik beratnya pada pembangunan pada sektor ekonomi yang berkaitan dengan industri dan pertanian serta pembanguan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai pendukungnya. Pada periode ini terjadi krisis moneter yang melanda Negara-negara Asia Tenggara termasuk Indonesia. Karena krisis moneter dan peristiwa plitik dalam negri yang mengganggu perekonomian menyebabkan rezim Orde Baru runtuh.
4. Dampak Kebijakan Politik dan Ekonomi masa Orde Baru
Dampak Positif Dari Kebijakan Politik Pemerintahan Orba
Pemerintah mampu membangun pondasi yang kuat bagi kekuasaan lembaga kepresidenan yang membuat semakin kuatnya peran Negara dalam masyarakat. Situasi keamanan pada masa ORBA relatif aman dan terjaga dengan baik karena pemerintah mampu mengatasi semua tindakan dan sikap yang dianggap bertentangan dengan Pancasila. Dilakukan peleburan partai dimaksudkan agar pemerintah dapat mengontrol parpol.
Dampak Negatif dari Kebijakan Politik Pemerimtah ORBA :
Terbentuk pemerintahan orde baru yang bersifat otoriter, dominatif, dan sentralis.
a. Otoritarianisme merambah segenap aspek kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara termasuk kehidupan politik yang sangat merugikan rakyat.
b. Pemerintah Orde Baru gagal memberikan pelajaran berdemokrasi yang baik dan benar kepada rakyat Indonesia. Golkar menjadi alat politik untuk mencapai stabilitas yang diinginkan, sementara 2 paratai lainnya hanya sebagai boneka agar tercipta citra sebagai Negara demokrasi.
c. Sistem perwakilan bersifat semu bahkan hanya dijadikan topeng untuk melanggengkan sebuah kekuasaan secara sepihak. Dalam setiap pemilihan presiden melalui MPR Suharto selalu terpilih.
d. Demokratisasi yang terbentuk didasarkan pada KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme) sehingga banyak wakil rakyat yang duduk di MPR/DPR yang tidak mengenal rakyat dan daerah yang diwakilinya.
e. Kebijakn politik teramat birokratis, tidak demokratis, dan cenderung KKN.
f. Dwifungsi ABRI terlalu mengakar masuk ke sendi-sendi kehidupan bebangsa dan benegara bahkan pada bidang-bidang yang seharusnya masyarakat yang berperan besar terisi oleh personel TNI dan Polri. Dunia bisnis tidak luput dari intervensi TNI/Polri.
g. Kondisi politik lebih payah dengan adnya upaya penegakan hukum yang sangat lemah. Dimana hukum hanya diciptakan untuk keuntungan pemerimtah yang berkuasa sehingga tidak mampu mengadili para konglomerat yang telah menghabisi uang rakyat.
Dampak Positif Kebijakan Ekonomi Orde Baru
a. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi karena setiap program pembangunan pemerintah terencana dengan baik dan hasilnya pun dapat dilihat secara konkrit.
b. Indonesia mengubah ststus dari Negara pengimpor beras terbesar menjadi bangsa yang memenuhi kebutuhan beras sendiri (swasembada beras).
c. Penurinan angka kemiskinan yang diikuti dengan perbaikan kesejahteraan rakyat.
d. Penurunan angka kematian bayi dan angka partisipasi pendidikan dasar yang semakin meningkat.

Dampak Negatif Kebijakan Ekonomi Orde Baru
a. Kerusakan serta pencemaran lingkungan hidup dan summer daya alam.
b. Perbedaan ekonomi antar daerah, antar golongan pekerjaan, antar kelompok dalam masyarakat tersa semakin tajam.
c. Terciptalah kelompok yang terpinggirkan (marginalisasi sosial)
d. Menimbulkan konglomerasi dan bisnis yang erat dengan KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme).
e. Pembangunan yang dilakukan hasilnya hanya dapat dinikmati oleh sebagian kecil kalangan masyarakat, pembangunan cenderung terpusat dan tidak merata.
f. Pembangunan hanya mengutamakan pertumbuhan ekonomi tanpa diimbangi kehidupan politik, ekonomi, dam sosial yang demokratis dan berkeadilan.
g. Meskipun pertumbuhan ekonomi meningkat tapi secara fundamental pembangunan ekonomi sangat rapuh.
h. Pembangunan tidak merata, tampak dengan adanya kemiskinan disejumlah wilayah yang justru menjadi penyumbang devisa terbesar seperti Riau, Kalimantan Timur, dan Irian. Faktor inilah yang selanjutnya ikut menjadi penyebab terpuruknya perekonomian nasional Indonesia menkelang akhir tahun 1997.


    

BAB III
PENUTUP
KESIMPULAN


Kehidapan perekonomian pada zaman Orde Baru sudah berlalu sekitar 10 tahun yang lalu. Tapi pembahasannya masih cukup hangat sampai sekarang. Pada saat mulainya zaman Orde Baru, pemerintahan yang baru ini diwarisi dengan keadaan ekonomi yang parah. Yaitu dengan utang luar negri yang banyak sebesar 2,3-2,7 miliar, tingkat inflasi yang tinggi dan permasalah ekonomi dan poltik yang lain. Sehingga pada permulaan pemerintahan Orde Baru, pemerintah menempuh berbagai macam cara, seperti stabilisasi dan rehabilitasi ekonomi, membentuk kerja sama denagn luar negri, dan pembangunan ekonomi. Dengan berorientasikan pada usaha penyelamatan ekonomi nasional terutama pada usaha mengendalikan tingkat inflasi, penyelamatan keuangan Negara dan pengamanan kebutuhan pokok rakyat. Dan berharap dengan cara tersebut permasalahan yang ditinggalkan oleh Orde Lama bisa diselesaikan.
Dan terbukti dengan cara tersebut masalah-masalah tersebut mulai bisa di atasi dengan cepat. Itu teraplikasi dengan pemerintah mengeluarkan beberapa program pembangunan, yaitu PELITA (Pembangunan Lima Tahun), dan berjalan dengan lancar.
Tapi dibalik keberhasilan pemerintah, ada juga dampak negatif dari kebijakan yang diambi loleh pemerintah. Seperti, terjadinya otoritas, KKN, dwifungsi ABRI/Polri,pembangunan yang tidak merata, fundamental pembangunan ekonomi yang sangat rapuh.

SARAN

Dengan permasalahan yang dialamai oleh pemerintahan pada masa Orde Baru, seperti dengan banyaknya uatang luar negri bangsa indonesia untuk pembangunan, meskipun pembangunan berjalan dengan lancar, tapi inonesia menanggung utang yang begitu banyak. Selain itu, pemerintah pada zaman tersebut terjadi sentralisasi dalam pemerintahan dan kegiatan ekonomi.
Oleh karena itu penulis memberikan salah terhada permasalah tersebut. Yaitu lakukan otonomi daerah kepada seluruh propinsi,sehingga potensi-potensi yang ada pada dareah tersebut bisa dioptimalkan dengan seefisien mungkin. Harus terjadi transparansi dalam sistem keuangan sehingga masyarakat bisa menge

0 komentar:

Poskan Komentar